PENAFSIRAN AYAT TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN INCEST (Studi Analisis Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)

Niswah, Latifatun (2022) PENAFSIRAN AYAT TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN INCEST (Studi Analisis Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed). skripsi thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar.

	Text SAMPUL.pdf Download (3MB)
	Text BAB 1.pdf Download (837kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (846kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (476kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (493kB)

Abstract

Penelitian ini merupakan kajian terhadap ayat-ayat al-Qur`an yang berbicara tentang larangan pernikahan incest. Dari beberapa penafsiran menunjukkan bahwa, pernikahan sedarah dihukumi fāsid karena hubungan yang terjadi di antara keduanya termasuk hubungan zina. Penelitian ini menggunakan metode tafsir kontekstual Abdullah Saeed dengan hierarki nilai-nilai yang dirumuskannya sebagai pisau analisis untuk menemukan makna kontekstual larangan pernikahan incest. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi historis pernikahan incest sudah terjadi sejak zaman Jahiliyah. Dalam konteks hukum Islam maupun hukum negara, pernikahan ini diharamkan atau dilarang. Secara tersurat larangan ini tercantum dalam al-Qur`an surah al-Nisā‟: 22-23. Sejalan dengan maksud utama ayat tersebut, secara obligatory values pernikahan incest keharamannya bersifat tetap tanpa menghiraukan perubahan kondisi. Hal tersebut guna menjaga keturunan dalam nasab (ḥifz al-nasl) sebagai implementasi menjaga Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan langkah proteksi, Pemerintah Indonesia mengatur dalam UU perkawinan Pasal 8 No. 1 Tahun 1974 bahwa, pernikahan dilarang jika terdapat hubungan nasab, samenda, dan persusuan. Secara implementatif, sebagaimana diatur dalam UUP maupun KHI, pernikahan incest tidak sah atau tertolak secara hukum maupun agama. Adapun upaya antisipasi agar pernikahan ini tidak terjadi salah satunya dengan memberikan aturan batas minimal usia pernikahan yang tercantum dalam KHI.

Actions (login required)

View Item